kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia

Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 :. Andap Budhi Revianto menerima Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa). republik indonesia no . Profile Pimpinan. 05. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia (RI) Yasonna H. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173); 8. Jalan H. 09-PR-07. – keputusan direktur jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : pas-26. 03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor: pph-207. 01. KP. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jl. Nomor. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai fungsi: Perumusan dan. H. H. 113-3-MEMUTUSKAN:KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PAS-90. . 05. go. HH-02. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja. P. 2013. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2019 155 F. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang2013. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 :. (Wamenkumham) Eddy O. 02 47 7 Desember 2020 Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkasPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN. 11. I. 01. Unit Pusat; Layanan Pengaduan Masyarakat;. UM. Tentang Kemenkumham RI. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. di Tempat SURAT EDARAN NOMOR IMI-0820. Republik Indonesia. PRISMA diinisiasi, dirancang dan dibangun oleh DJHAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan masyarakat madani dan dikonsultasikan bersama perusahaan. R. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; koordinasi pelaksanaan tugas. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. HH-05. GR. Rasuna Said Kav. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. Ilham Djaya, S. HH-16. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR Jalan Kayon No. KP. IN. 27, BN. Situs web. Struktur Organisasi. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 20 tahun 2017 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, menimbang : a. Pd NIP. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) pada hari ini mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. TAHUN 2023 . 984 -3- Republik Indonesia (Berita Negara Republik. 01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 433) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Makna tulisan PENGAYOMAN sebagaimana. Nomor M. bahwa untuk mewujudkan organisasi kementerianPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE PADA DOKUMEN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,. Jalan HR. bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu pintu danKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, guna tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi. Bentuk Singkat. Lihat Semua Permenkumham. E. pdf (Size: 23175. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. , M. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (UU no. Birokrasi 2010-2025 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. go. T. Aplikasi ini mempunyai tujuan untuk memfasilitasi semua perusahaan di semua sektor bisnis baik besar maupun kecil untuk menilai dirinya. 6-7. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik. 19, BN. Peraturan. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Kementerian Hukum dan HAM . Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN. Bentuk. 14 Tahun 2010 Tentang Tata. 23. 01-633 TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN HUKUM. HN. 2. ot. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Republik Indonesia; Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; Jalan HR. 2019. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 T. 6 -7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia keputusan kepala badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia kementerian hukum. 01 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. bhp. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 2021 , No. TI. Rasuna Said Kuningan Kav. 01. Republik Indonesia. HH-05. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Berikut daftar kementerian yang ada di Republik Indonesia, beserta lambang dan menteri yang menjabatnya sekarang. Subjek. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. , M. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. hh-02. Beranda. 04. , M. Rasuna Said Kav. Peraturan Menteri Hukum dan HAM . 01. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA : JL. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 01. , S. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI. 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. republik indonesia no. OT. 2019/NO. Pada umumnya relasi bisnis dengan HAM di internal perusahaan berkaitan dengan pekerja, produk, dan rantai pasok, bahkan dalam beberapa isu kaitan dengan pekerja tidak hanya yang terikat langsung dengan perusahaan, namun berkaitan dengan keluarga dari pekerja. Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan layanan. gr. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia SURAT EDARAN NOMOR IMI-0076. UM. 01. Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen Pol. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 :. 48 Kb) Link Imigrasi. Permenkumham. 01 Tahun 2011 Tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; Permenkumham No. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK. Ditjen. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Yth. Situs web. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 :. 02, BN. Peratura n Menteri Hukum dan Hak Asasi Ma nusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HakTugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. Peraturan Menteri Hukum dan HAM . 02. 01 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2020-2024 DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. , S. penjualan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. hh-03. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman dibawah ini. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERMOHONAN PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 32,. KP. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M. 14 Tahun 2010 Tentang Tata. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat wilayah; b. Selamat datang di website Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah, R. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesiake-66, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang, Jl Veteran Kota Tangerang, Rabu (17/8), Dilaksanakan pemberian Remisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Patrialis Akbar kepada 2534 orang narapidana dari jumlah keseluruhan narapidana dan. TI. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940 : 021 - 5253004 : Email Kehumasan :. Indonesia kemudian juga melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia. HAK ASASI MANUSIA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA. HH-04. PR. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 2016, No. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, DKI. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 01. , M. Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Hak. HH-11.